Peraturan Gres Mengenai Aliran Umum Ejaan Bahasa Indonesia

PERATURAN BARU MENGENAI PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA
Pada bulan Maret tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan gres yaitu berkaitan dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang diperbarui. Untuk itu diwajibkan kepada Semua guru dalam mendidik dan mengajarkan anak didiknya harus memakai bahasa yang sesuai dengan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Berikut yaitu salah satu isi dari Buku yang dikeluarkan oleh Kemendikbud mengenai Perubahan dalam Ejaan Bahasa Indonesia.

 DOWNLOAD BUKU PEDOMAN EJAAN BAHASA INDONESIA

KATA PENGANTAR

Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai imbas kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaannya pun semakin luas dalam bermacam-macam ranah pemakaian, baik secara verbal maupun tulis. Oleh alasannya yaitu itu, kita memerlukan buku referensi yang sanggup dijadikan fatwa dan pola banyak sekali kalangan pengguna bahasa Indonesia, terutama dalam pemakaian bahasa tulis, secara baik dan benar.

Sehubungan dengan itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menerbitkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman ini disusun untuk menyempurnakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indone­sia yang Disempurnakan (PUEYD). Pedoman ini dibutuhkan sanggup mengakomodasi perkembangan bahasa Indonesia yang makin pesat.

Semoga penerbitan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia secara pribadi atau tidak pribadi akan mempercepat proses tertib berbahasa Indonesia sehingga memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.

Jakarta, Maret 2016 
Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sebagai imbas kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, penggunaan bahasa Indonesia da­lam bermacam-macam ranah pemakaian, baik secara verbal mau­pun goresan pena semakin luas;

b. bahwa untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara, perlu menyempurnakan Pe­doman Umum Ejaan Bahasa Indonesia;

c.bahwa menurut pertimbangan sebagaimana di­maksud dalam abjad a dan abjad b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan wacana Pedoman Umum Ejaan bahasa Indonesia;

Mengingat : 

1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik In­donesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 wacana Ben-dera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebang­saan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik In­donesia Nomor 5035);

3.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 wacana Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No­mor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo­nesia Nomor 5554); 

4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 wacana Peng­gunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wapres serta Pejabat Negara Lainnya; 

5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 wacana Or­ganisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Re­publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

6.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 wacana Ke­menterian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15); 

7.Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 wacana Kabinet Kerja periode tahun 2014—2019 sebagaimana telah di­ubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 wacana Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019; 

 

 

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBU­DAYAAN TENTANG PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA.

PASAL 1

(1) Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dipergunakan bagi instansi peme-rintah, swasta, dan masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar.

(2) Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PASAL 2

Pada dikala Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Na­sional Nomor 46 Tahun 2009 wacana Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Berikut yaitu isi dari Peraturan Baru Mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

I. PEMAKAIAN HURUF

Huruf Abjad

Huruf Vokal

Huruf Konsonan

Huruf Diftong

Gabungan Huruf Konsonan

Huruf Kapital 

Huruf Miring

Huruf Teba

II. PENULISAN KATA

Kata Dasar

Kata Berimbuhan

Bentuk Ulang

Gabungan Kata

Pemenggalan Kata

Kata Depan

Partikel

Singkatan dan Akronim

Angka dan Bilangan

Kata Ganti ku-, kau-, -ku, -mu, -nya

Kata Sandang si dan sang 

 Untuk mengetahui secara lengkap sanggup anda download disini.

 

DOWNLOAD BUKU PERATURAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA

 Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015