Aplikasi Rkas Otomatis Untuk Sekolah Dasar Sesuai Juknis Bos 2017

 APLIKASI RKAS OTOMATIS UNTUK SEKOLAH DASAR SESUAI JUKNIS BOS 2017

APLIKASI RKAS OTOMATIS UNTUK SEKOLAH DASAR SESUAI JUKNIS BOS 2017.Pada tahun 2017 kini ini dalam pembuatan RKAS ada beberapa peraturan yang berubah. RKAS yang dibentuk harus sesuai dengan Juknis 2017 yaitu terdapat Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada setiap komponen. Komponenyang dulunya ada 13 komponen kini hanya 11 komponen saja. Apabila ada ketidaksesuaian antara Realisasi dengan Rencana, Satuan Pendidikan tersebut harus mengembalikan dana yang diterimanya. Maka dari itu dibutuhkan dalam pengisian RKAS harus berhati-hati dan memperhatikan setiap perencanaan pembelian barang harus sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut.
APLIKASI RKAS OTOMATIS UNTUK SEKOLAH DASAR SESUAI JUKNIS BOS APLIKASI RKAS OTOMATIS UNTUK SEKOLAH DASAR SESUAI JUKNIS BOS 2017
Aplikasi RKAS Sekolah Dasar sesuai Juknis BOS Tahun 2017 ini sangatlah gampang untuk dipakai alasannya yaitu memakai Aplikasi Otomatis dengan Rumus Excel.
baca juga artikel yang terkait: JUKNIS BOS TAHUN 2017
Berikut Aplikasi RKAS yang sesuai dengan Juknis 2017


:
 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Naskah Contoh Tari Kreasi Islami Tk

TARI ISLAMI “ASSALAAMU’ALAIKUM” KB AISYIYAH TENGKI 1.        Formasi Pertama a.        Anak-anak berbaris menjadi 2 banjar dan 2 bersap                               b.       Setiap anak melaksanakan gerakkan dalam posisi semula dengan menggerakan kaki dan tangan ibarat pada gambar dibawah ini secara berulang-ulang.                                             ...
Baca selengkapnya

Berkas Syarat Mendapat Sk Dinas Untuk Nuptk Dan Ppg 2018/2019

Gambar
BERKAS SYARAT MENDAPATKAN SK DINAS UNTUK NUPTK DAN PPG 2018/2019. Di setiap tahun pemerintah memperbaharui peraturan-peraturan yang dianggap menyulitkan bagi masyarakat terutama pada Guru Non PNS di Sekolah Negeri yang begitu sulit untuk mendapat NUPTK dan mengikuti PPG dengan hambatan tidak memenuhi berkas dan syarat yaitu tidak memiliki SK Bupati. Peraturan dan Kemendikbud tersebut sangat menyulitkan dan memberatkan bagi Guru Non PNS terutama di lingkungan Sekolah Negeri, berbeda dengan Guru Non PNS yang mengajar di sekolah swasta, mereka sangat gampang dalam mendapat NUPTK dan sanggup mengikuti PPG alasannya mereka tidak melampirkan SK Bupati namun SK dari Ketua Yayasan..  Namun sejalan berjalannya waktu pemerintah mungkin telah meninjau ulang peraturan tersebut alasannya tidak adil bagi Guru Non PNS di Sekolah Negeri yang hanya memiliki SK Pengangkatan dari Kepala Sekolah saja, sehingga pemerintah sudah menciptakan peraturan gres dalam persyaratan dan pemberkasan bagi Gur...
Baca selengkapnya